Adalah sebuah kebodohan apabila mengaitkan agama untuk tujuan politik. Pada dasarnya berpolitik adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan demi urusan duniawi dengan mengatur sebuah administrasi kependudukan.
Apalagi Indonesia merupakan negara yang berazaskan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Berketuhanan bukan berarti condong terhadap agama tertentu melainkan memiliki keyakinan atau kepercayaan yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perhatikan Kalimat Berikut :
“Dia (Ahok) itu kan sudah meminta maaf, maka jangan dibesar-besarkan. Sehingga bila amarah dapat diredam maka persatuan juga bisa dijaga,” katanya.Menurut dia, terkait polemik Surat Al Maidah tersebut menurut dia, bahwa itu diserahkan ke pribadi masing-masing pemilih. Menurut dia, jika umat Islam di Jakarta tak ingin memilih Ahok karena alasan agama, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga memicu isu SARA.“Kalau menurut saya, bila mereka (Islam) tidak suka memilih ya tidak usah dipilih saja. Namun permasalahan itu jangan dibesarbesarkan,” ujarnya.
Untuk itu, seorang Gubernur tidak harus beragama Islam karena ini bukanlah kepemimpinan suatu agama tertentu melainkan urusan kepemerintahan. Contoh yang bisa kita lihat di Papua seorang gubernur beragama Kristen, dan di Bali mayoritas penduduknya Hindu.
Apakah kita tega sebuah negara yang dibangun dengan Bhineka Tunggal Ika hancur dan melihat pejuang (veteran) bersedih hati karena keegoisan akibat fanatik agama yang berlebihan? Jangan sampai terjadi karena NKRI dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (BM)
Baca juga Beda Dengan Sikap MUI & FPI, Ini Pesan Sejuk Mbah Maimoen Rembang Soal Geger Ahok
