Fanatik Agama Pemicu Memanasnya Politik Jakarta

Fenomena menjelang pemilihan Gubernur di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta semakin memanas lantaran dikaitkan dengan agama. Ketidaksukaan terhadap Ahok oleh oknum tertentu memanfaatkan isu Agama sebagai alatnya. Tentu hal tersebut dimanfaatkan pula oleh lawan politiknya yang rajin mengeruk uang rakyat dengan cara korupsi.

Adalah sebuah kebodohan apabila mengaitkan agama untuk tujuan politik. Pada dasarnya berpolitik adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan demi urusan duniawi dengan mengatur sebuah administrasi kependudukan.

Apalagi Indonesia merupakan negara yang berazaskan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa Berketuhanan bukan berarti condong terhadap agama tertentu melainkan memiliki keyakinan atau kepercayaan yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perhatikan Kalimat Berikut :
“Dia (Ahok) itu kan sudah meminta maaf, maka jangan dibesar-besarkan. Sehingga bila amarah dapat diredam maka persatuan juga bisa dijaga,” katanya.Menurut dia, terkait polemik Surat Al Maidah tersebut menurut dia, bahwa itu diserahkan ke pribadi masing-masing pemilih. Menurut dia, jika umat Islam di Jakarta tak ingin memilih Ahok karena alasan agama, tidak perlu dibesar-besarkan sehingga memicu isu SARA.“Kalau menurut saya, bila mereka (Islam) tidak suka memilih ya tidak usah dipilih saja. Namun permasalahan itu jangan dibesarbesarkan,” ujarnya.

Untuk itu, seorang Gubernur tidak harus beragama Islam karena ini bukanlah kepemimpinan suatu agama tertentu melainkan urusan kepemerintahan. Contoh yang bisa kita lihat di Papua seorang gubernur beragama Kristen, dan di Bali mayoritas penduduknya Hindu.

Apakah kita tega sebuah negara yang dibangun dengan Bhineka Tunggal Ika hancur dan melihat pejuang (veteran) bersedih hati karena keegoisan akibat fanatik agama yang berlebihan? Jangan sampai terjadi karena NKRI dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (BM)

Baca juga Beda Dengan Sikap MUI & FPI, Ini Pesan Sejuk Mbah Maimoen Rembang Soal Geger Ahok

October 17, 2016

Krisis Kepercayaan, PilGub Jabar Kali Ini Terancam Golput 30%

Maraknya kasus korupsi yang mendera berbagai partai politik cenderung membuat nilai kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai atau orang yang dipercaya partai atau kader menjadi merosot tajam. Apalagi korupsi tersebut dilakukan secara terang-terangan, dan sudah jelas menjadi koruptor malah menunjukan esistensi kebanggaan. 

Faktor lain yang menjadi minimnya nilai kepercayaan publik terhadap calon pemimpin adalah janji-janji yang tidak pernah ditepati atau palsu. Teknologi yang menjadi media informasi melalui internet pun turut mengawasi seperti apa janji kampanye partai politik alias kadernya yang mencalonkan jadi gubernur dan wakil jawa barat kali ini.

Pemberian porsi anggaran negara terhadap pengelolaan pemerintahan terhadap pembangunan kepada partai politik, menjadikan ajang kampanye bagi partai yang bersaing. Pasalnya saat ini apapun atau siapapun kader yang terpilih, dia tetap bernaung di bawah partai. Alhasil kebijakan terbesar dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintahan sebagian dipegang parati.

Contoh klasik terhadap janji kader atas nama pribadi atau partai seperti ini, "kalau saya terpilih nanti pembangunan jembatan purbo yang terlatak antara desa sidaharja dan desa kertajaya kecamatan Lakbok Banjar, akan dibangun hingga selesai". ungkapnya.

Secara gamblangnya bahwa ketika orang tersebut menjadi caleg terpilih maka akan diselesaikan pembangunan jembatannya. Namun kalau tidak terpilih ya seperti kita ketahui, itu sudah menjadi urusan pemerintah yang sedang menggarapnya. 

Hal ini jelas sekali bahwa pengelolaan keuangan negara dengan pemberian porsi terhadap partai jelas sangat merugikan, dalih membantu pembangunan eh malah jadikan ajang birokrasi lempar sana lempar sini. Kalau tidak dapat jatah anggaran pencairannya dibatalkan, duh benar-benar partai bangsat.

Gambaran singkat mengenai jembatan purbo, jembatan tersebut pembangunan awal pada november 2011 lalu, dengan anggaran 735juta rupiah. Namun hanya dapat menyelesaikan satu buah pondasi saja, untuk pembangunan selanjutnya merupakan tanda tanya besar. Hal tersebut juga menjadi ajang kampanye tertutup dari seorang bernama Hartini berdasarkan informasi dari lurah desa Sidaharja bapak Sumarjo/Turijo.

February 22, 2013

Mencermati Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013

Makin banyak para kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan dengan mengunjungi daerah-daerah bencana yang merupakan salah satu dari cara pendekatan antar calon independen dengan masyarakat. Langkah ini memang efektif guna mendekatkan diri dengan warga, disamping kampanye secara terbuka pada masa yang akan ditetapkan nanti. Namun hal ini juga harus dilakukan secara berkesinambungan untuk terus mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Bersambung.....

December 17, 2012