Rusaknya Jalan di Lakbok Administratif Ciamis Memicu Golput
Saturday, February 23, 2013
Kerusakan jalan yang terjadi di seluruh hamper 70% wilayah kecamatan Lakbok masih Kabupaten Ciamis akan menjadi pemicu terjadinya golput besar-besaran. Pasalnya sudah hamper 10 tahun lebih jalan yang rusak parah dibiarkan begitu saja, dan pemerintah yang masih mengayomi wilayah lakbok seolah enggan atau tutup mata terhadap kerusakan jalan yang terjadi.
Apalagi lakbok merupakan wilayah lumbung padi terbesar se jawa barat, namun jalan rusak yang sudah berlarut tersebut dibiarkan terbengkalai. Ibarat pepatah bahwa gula yang sudah diperas kemudian dibuang saja. Artinya lakbok yangmemiliki kekayaan alam berupa hasil padi hanya dibiarkan terbengkalai sementara hasil panennya mereka ambil.
Sejauh mata memandang bila kita berjalan ke wilayah Lakbok Blok Kota Banjar anda akan disuguhi dengan berbagai pemandangan alam. Pemandangan yang terhampar luas lumbung padi yang kini sedang mratak (hamil) menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah dan tengkulak.
Bila kita mengkaji lebih jauh maka secara kelesuruhan sawah yang ada di wilayah Lakbok Banjar ini merupakan sawah irigasi plus tadah hujan. Namun untuk saluran irigasinya sendiri bersumber dari sungai citanduy yang berhulu dari kota Banjar. Saluran tersebut merupakan pokok dalam pengairan terhadap sawah yang ada di Lakbok ini.
Sungguh wajar apabila wilayah Lakbok yang kaya akan sawah padi tersebut ingin memisahkan diri dan bergabung ke kota Banjar. Namun karena kekayaan alam inilah Ciamis enggan untuk melepas Lakbok dari cengkeramannya. Tetapi sayang kepedulian dari pemerintah Ciamis akan fasilitas jalan raya serta beberapa jembatan yang ada di Lakbok ini tidak diurus dengan baik.
Ciamis terhadap Lakbok hanya ibarat vampire atau tengkulak yang hanya mengambil manisnya saja tetapi tidak mau b erjuang memperbaiki fasilitas jalan raya yang ada di Lakbok ini. Engkon Komara yang sudah dua kali menjabat Bupati Ciamis saja tidak pernah tengok Lakbok apalagi memperbaiki layanan jalan di Lakbok ini.
Masyarakat Lakbok sepakat untuk memisahkan diri dari Ciamis dan bergabung dengan Kota Banjar agar fasilitas dan prasarana bisa lebih cepat dibangun dan serta lebih baik. Untuk nilai pajak naik sedikit tak masalah asal pembangunan nyata dan cepat serta berkesinambungan demi mewujudkan Banjar dan Lakbok yang lebih baik.
Apalagi lakbok merupakan wilayah lumbung padi terbesar se jawa barat, namun jalan rusak yang sudah berlarut tersebut dibiarkan terbengkalai. Ibarat pepatah bahwa gula yang sudah diperas kemudian dibuang saja. Artinya lakbok yangmemiliki kekayaan alam berupa hasil padi hanya dibiarkan terbengkalai sementara hasil panennya mereka ambil.
Sejauh mata memandang bila kita berjalan ke wilayah Lakbok Blok Kota Banjar anda akan disuguhi dengan berbagai pemandangan alam. Pemandangan yang terhampar luas lumbung padi yang kini sedang mratak (hamil) menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah dan tengkulak.
Bila kita mengkaji lebih jauh maka secara kelesuruhan sawah yang ada di wilayah Lakbok Banjar ini merupakan sawah irigasi plus tadah hujan. Namun untuk saluran irigasinya sendiri bersumber dari sungai citanduy yang berhulu dari kota Banjar. Saluran tersebut merupakan pokok dalam pengairan terhadap sawah yang ada di Lakbok ini.
Sungguh wajar apabila wilayah Lakbok yang kaya akan sawah padi tersebut ingin memisahkan diri dan bergabung ke kota Banjar. Namun karena kekayaan alam inilah Ciamis enggan untuk melepas Lakbok dari cengkeramannya. Tetapi sayang kepedulian dari pemerintah Ciamis akan fasilitas jalan raya serta beberapa jembatan yang ada di Lakbok ini tidak diurus dengan baik.
Ciamis terhadap Lakbok hanya ibarat vampire atau tengkulak yang hanya mengambil manisnya saja tetapi tidak mau b erjuang memperbaiki fasilitas jalan raya yang ada di Lakbok ini. Engkon Komara yang sudah dua kali menjabat Bupati Ciamis saja tidak pernah tengok Lakbok apalagi memperbaiki layanan jalan di Lakbok ini.
Masyarakat Lakbok sepakat untuk memisahkan diri dari Ciamis dan bergabung dengan Kota Banjar agar fasilitas dan prasarana bisa lebih cepat dibangun dan serta lebih baik. Untuk nilai pajak naik sedikit tak masalah asal pembangunan nyata dan cepat serta berkesinambungan demi mewujudkan Banjar dan Lakbok yang lebih baik.
