Partai Demokrat Berganti Namakah Partai Cikeas?
Saturday, March 30, 2013
Mungkin agak rancu ya apabila membaca judul artikel saya yang satu ini. Sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa partai penguasa saat ini yakni Demokrat yang bernaung di bawah presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari Jawa Timur Kabupaten Pacitan, sedang mengalami gonjang- ganjing karena berbagai hal yang menjadikannya sangat terpuruk. Partai yang mengadopsi dari sistem pemerintahan barat yakni Ameriko dan cenderung tunduk serta sepenuhnya menggunakan sistem yang diajarkan oleh partai di negeri paman Sam ini sedang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat krisis kepercayaan masyarakat.
Dalam segi kepercayaan yang kian merosot ini, memaksa dewan pembina demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang statusnya masih menjadi Presiden Repoeblik Indonesia ini harus turun tangan. Susilo Bambang Yudhoyono tidak rela kalau partai yang menghidupinya dan telah memberinya banyak fasilitas harus jatuh terpuruk lantaran ulah para kroco-kroco yakni si cantik Angelina Sondakh dan mr. kumis kang Andi Malarangeng selaku mantan menpora. Namun perbuatan mereka yang cenderung merugikan negara bermiliaran rupiah jumlahnya, seolah tertutup dan terkesan ada hak istimewa baik dari segi hukuman maupun vonis terhadap keduanya.
Kader-kader lain yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu pun, sepertinya bisa duduk manis sambil "kipas-kipas panas-panas angin-angin dan terus begitu". Wah ini ungkapan yang sangat memprihatinkan mengingat dalam masa kampanyenya, Susilo Bambang Yudhoyono gencar untuk mengkampanyekan berantar korupsi hingga keakarnya. Tetapi kenyataan yang ada justru terbalik, "hidupkan korupsi hingga ke akarnya demi kemajuan bersama (Kemajuan Demokrat maksudnya)". Biar apa rakyat sengsara yang penting duit buat partai dan pribadi bisa melimpah ruah bak sampah jakarta yang kian hari kian menggunung.
Melihat persoalan yang ada tersebut, rupanya Susilo Bambang Yudhoyono dalam bermusyawarah khususnya membahas kemelut partai selalu berada di wilayah Cikeas. Padahal setahu saya cikeas itu ya tempat istana presiden, lha koq jadi rumah untuk rapat membahas partai sih. Wah kalau kayak begini namanya sudah alih fungsi tuh, ibaratnya rumah dinas eh jadi markas besar buat ngongkrong para politikus buat bahas korupsi.
Dalam segi kepercayaan yang kian merosot ini, memaksa dewan pembina demokrat yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang statusnya masih menjadi Presiden Repoeblik Indonesia ini harus turun tangan. Susilo Bambang Yudhoyono tidak rela kalau partai yang menghidupinya dan telah memberinya banyak fasilitas harus jatuh terpuruk lantaran ulah para kroco-kroco yakni si cantik Angelina Sondakh dan mr. kumis kang Andi Malarangeng selaku mantan menpora. Namun perbuatan mereka yang cenderung merugikan negara bermiliaran rupiah jumlahnya, seolah tertutup dan terkesan ada hak istimewa baik dari segi hukuman maupun vonis terhadap keduanya.
Kader-kader lain yang juga menjadi tersangka dalam kasus itu pun, sepertinya bisa duduk manis sambil "kipas-kipas panas-panas angin-angin dan terus begitu". Wah ini ungkapan yang sangat memprihatinkan mengingat dalam masa kampanyenya, Susilo Bambang Yudhoyono gencar untuk mengkampanyekan berantar korupsi hingga keakarnya. Tetapi kenyataan yang ada justru terbalik, "hidupkan korupsi hingga ke akarnya demi kemajuan bersama (Kemajuan Demokrat maksudnya)". Biar apa rakyat sengsara yang penting duit buat partai dan pribadi bisa melimpah ruah bak sampah jakarta yang kian hari kian menggunung.
Melihat persoalan yang ada tersebut, rupanya Susilo Bambang Yudhoyono dalam bermusyawarah khususnya membahas kemelut partai selalu berada di wilayah Cikeas. Padahal setahu saya cikeas itu ya tempat istana presiden, lha koq jadi rumah untuk rapat membahas partai sih. Wah kalau kayak begini namanya sudah alih fungsi tuh, ibaratnya rumah dinas eh jadi markas besar buat ngongkrong para politikus buat bahas korupsi.
Waduh-waduh semoga saja para petinggi demokrat sadar apa yang mereka lakukan, bahwa kepentingan umat/bangsa lebih utama daripada memperkaya partai melalui jalan korupsi. Lantas apakah korupsi ini karena tidak adanya ijin buat partai untuk berbisnis sehingga mereka melakukan korupsi karena khawatir anggaran defisit?
