Berkampanye Mengatasnamakan Tugas Pemerintah

Sudah mendekati masa pemilihan Presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, seluruh kandidat yang akan bertarung di Pilpres maupun pemilihan anggota DPRD di berbagai tingkatan sudah pada berebut star untuk berkampanyekan dirinya.

Tadi di Balai Pertemuan desa Sidaharja, seorang anggota DPRD II Ciamis dari Fraksi PKS Komisi 3 melakukan reses dengan masyarakat, RT RW, Kader, BPD dan perangkat desa guna melakukan temu wicara untuk menerima keluhan dari warga di Desa Sidaharja.

Acara yang dibuka dan dimoderatori oleh ajudan anggota Komisi 3 DPRD Ciamis tersebut, yakni menerima beberapa keluhan yaitu Fee untuk perangkat desa yang semula 600rb dinaikkan menjadi 850rb, Sipon atau gorong-gorong yang terletak di Jatibarang agar segera dibersihkan dari endapan lumpur agar musim hujan tiba tidak terjadi banjir.

Keluhan ini dirasakan masyarakat Sidaharja karena sebagian besar sawah yang berada di kawasan Jatibarang merupakan milik petani Sidaharja. Oleh karena itu, mampatnya sipon merupakan bentuk peristiwa alam yang bisa ditanggulangi agar kerugian petani akibat banjir dan hama keong tidak terulang kembali.

Jembatan perbatasan antara Sidaharja-Kertajaya yang sebentar lagi selesai, juga diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang melewati jembatan Sinjaya tersebut. Namun ruas jalan juga setidaknya dibangun bukan hanya 1 titik, melainkan 2 titik agar tidak cepat rusak.

Anggota komisi 3 DPRD Ciamis Fraksi PKS bernama Agun, juga siap untuk meneruskan keluhan ini ke rekan-rekan DPRD pada masa rapat tahun 2014. Akan tetapi apabila dirinya terpilih kembali, amanat dari warga Sidaharja beliau yang akan memegangnya. Secara tidak langsung ini merupakan bentuk kampanye tertutup.

Anda membutuhkan pengobatan untuk HIV/AIDS atau penyakit berat lainnya seperti jantung, ginjal, liver dan kencing batu. Kami menyediakan Propolis dan Biyang untuk upaya anda mencari kesembuhan. 7 Paket masing-masing berisi 7 botol. Harga total Rp 3.900.000,- plus ongkos kirim. Pemesanan kontak 085871265667 atau via twitter http://www.twitter.com/bangmisno

November 19, 2013

Krisis Kepercayaan, PilGub Jabar Kali Ini Terancam Golput 30%

Maraknya kasus korupsi yang mendera berbagai partai politik cenderung membuat nilai kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai atau orang yang dipercaya partai atau kader menjadi merosot tajam. Apalagi korupsi tersebut dilakukan secara terang-terangan, dan sudah jelas menjadi koruptor malah menunjukan esistensi kebanggaan. 

Faktor lain yang menjadi minimnya nilai kepercayaan publik terhadap calon pemimpin adalah janji-janji yang tidak pernah ditepati atau palsu. Teknologi yang menjadi media informasi melalui internet pun turut mengawasi seperti apa janji kampanye partai politik alias kadernya yang mencalonkan jadi gubernur dan wakil jawa barat kali ini.

Pemberian porsi anggaran negara terhadap pengelolaan pemerintahan terhadap pembangunan kepada partai politik, menjadikan ajang kampanye bagi partai yang bersaing. Pasalnya saat ini apapun atau siapapun kader yang terpilih, dia tetap bernaung di bawah partai. Alhasil kebijakan terbesar dalam pengelolaan anggaran keuangan pemerintahan sebagian dipegang parati.

Contoh klasik terhadap janji kader atas nama pribadi atau partai seperti ini, "kalau saya terpilih nanti pembangunan jembatan purbo yang terlatak antara desa sidaharja dan desa kertajaya kecamatan Lakbok Banjar, akan dibangun hingga selesai". ungkapnya.

Secara gamblangnya bahwa ketika orang tersebut menjadi caleg terpilih maka akan diselesaikan pembangunan jembatannya. Namun kalau tidak terpilih ya seperti kita ketahui, itu sudah menjadi urusan pemerintah yang sedang menggarapnya. 

Hal ini jelas sekali bahwa pengelolaan keuangan negara dengan pemberian porsi terhadap partai jelas sangat merugikan, dalih membantu pembangunan eh malah jadikan ajang birokrasi lempar sana lempar sini. Kalau tidak dapat jatah anggaran pencairannya dibatalkan, duh benar-benar partai bangsat.

Gambaran singkat mengenai jembatan purbo, jembatan tersebut pembangunan awal pada november 2011 lalu, dengan anggaran 735juta rupiah. Namun hanya dapat menyelesaikan satu buah pondasi saja, untuk pembangunan selanjutnya merupakan tanda tanya besar. Hal tersebut juga menjadi ajang kampanye tertutup dari seorang bernama Hartini berdasarkan informasi dari lurah desa Sidaharja bapak Sumarjo/Turijo.

February 22, 2013